Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila


Ringkasan Materi

  Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan di-junjung oleh seluruh umat manusia. Selain hak asasi manusia, juga terdapat kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia terkandung di dalam nilai-nilai hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu kemudian meminta hak. Hak dan kewajiban yang tidak berjalan dengan seimbang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simaklah materi berikut.
A. Makna Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
  1. Pengertian Hak Asasi Manusia
           Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormataan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
           Menurut Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Adapun ciri-ciri pokok hak asasi manusia sebagai berikut.
    a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
    b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
    c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
    d. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
  2. Pengertian Kewajiban Asasi Manusia
           Adanya hak asasi juga menimbulkan kewajiban asasi. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Itu sebabnya setiap manusia wajib menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban asasi manusia berarti menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Dalam menggunakan hak asasi, kita wajib untuk memerhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Berikut contoh pelaksaan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
    a. Berperan serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari seragan musuh.
    b. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
    c. Menaati peraturan lalu lintas, menjauhi praktik korupsi serta nepotisme dalam bekerja.
    d. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa Indonesia bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
    e. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti siskamling.
    f. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

  1. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
         
     Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila sebagai berikut.
    a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
    b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
    c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
    d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
    e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
  2. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila
           Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia sebagai berikut.
    a. Pasal 28, Pasal28A-Pasal 28J, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 19465.
    b. PP No. 3 Tahun 1998 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM.
    c. Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.
    d. Kepres Nomor 129 Tahun 1998 tentang RANHAM I Tahun 1998-2003.
    e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    f. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    g. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM.
    h. Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM II Tahun 2004-2009.
    i. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
    j. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).
    k. Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RAMHAM III Tahun 2011-2014.
  3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila.
           Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.
    a. Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
    1) Bentuk keyakinan yang berpangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan.
    2) Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
    3) Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan anti-kehidupan beragama.
    b. Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
    1) Bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
    2) Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya.
    3) Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.
    c. Nilai-Nilai Persatuan Indonesia
    1) Persatuan dan kesatuan dalam anti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan.
    2) Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis.
    3) Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.
    d. Nilai-Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
    1) Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
    2) Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
    3) Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat.
    e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
    1) Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
    2) Menolak adanya kesewanang-wewenang serta pemerasan kepada sesama.
    3) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
  1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM
           Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mancabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
           Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan masyarakat juga disebabkan oleh berbagai faktor, baik kotor internal maupun faktor eksternal.
    a. Penyalahgunaan kekuasaan.
    b. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
    c. Penyalahgunaan teknologi.
    d. Kesenjangan sosial dan ekonimo yang tinggi.
  2. Kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila
           Dalam realita kehidupan bangsa ini, masih banyak terjadi pelanggaran HAM, baik dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara ataupun negara terhadap warga negaranya sendiri. Contoh kasus pelanggaran HAM yang bertentangan dengan sila-sila Pansasila sebagai berikut.
    a. Peristiwa Aceh (1990).
    b. Kasus Marsinah (1994).
    c. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998).
    d. Kasus Ambon (1999).
    e. Kasus Dayak dan Madura (2000).
D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
  1. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM
           Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penegakan hak asasi manusia sebagai berikut.
    a. Masuknya Indonesia dalam keanggotaan Komisi HAM PBB tahun 1991.
    b. Mengesahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
    c. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
    d. Pembentukan Komisi Antikekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
    e. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  2. Upaya Penegakan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Kehidupan Sehari-hari
           Upaya penegakan asasi manusia tidak akan berhasil tanpa didukung peran serta masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak dan kewajiban asasi manusia dapat dilakukan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
    a. Lingkungan Sekolah
    1) Menghargai hasil karya teman di sekolah.
    2) Menasihati teman yang melakukan kesalahan.
    3) Melerai teman yang melakukan perkelahian.
    4) Melindungi teman yang dianiaya.
    b. Lingkungan Masyarakat
    1) Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain.
    2) Mematuhi norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
    3) Membuang sampah pada tempatnya.
    4) Mencegah perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
    5) Tidak menghardik pengemis, fakir miskin, dan anak terlantar.
    c. Lingkungan Bangsa dan Negara
    1) Bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan dalam upaya penegakan HAM.
    2) Mematuhi dan menaati berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam negara.
    3) Menghindari sikap perbuatan yang dapat mengakitbatkan terjadinya pelanggaran HAM.
    4) Melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat kepada aparat atau pihak berwajib (Komnas HAM).

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel